Friday, 13 September 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


DPR Setujui Tunjangan Kinerja PU, Kemenhub, PDT, BMKG dan Basarnas

Posted: 12 Sep 2013 04:37 PM PDT

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan mitra kerjanya menghasilkan persetujuan DPR tentang anggaran tunjangan kinerja.

Dalam rapat yang digelar kemarin (12 September 2013) Komisi V DPR bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional beserta jajaran membahas tentang persetujuan pemberian tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Hasil Rapat akhirnya Komisi V DPR RI menyetujui realokasi/Optimalisasi untuk Tunjangan Kinerja 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SR-414/ MK.02/ 2013, Tanggal: 30 Juli 2013, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SR-499/MK.02/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 pada:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum.
  2. Kementerian Perhubungan.
  3. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
  4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  5. Badan SAR Nasional (Basarnas)

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendukung tambahan anggaran untuk Tunjangan Kinerja 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

Dari kelima Kementerian/lembaga tersebut hanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang sumber anggarannya bisa terpenuhi dari realokasi/optimalisasi intern. Sedangkan yang lainnya masih diperlukan tambahan anggaran guna memenuhi tunjangan kinerja (remunerasi) pada pegawai di masing-masing K/L.

Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah pegawai 26.405 masih membutuhkan tambahan dana sebesar 353.631.240.000. Kementerian Perhubungan jumlah pegawai 31.820 mampu realokasi anggaran sebesar Rp 218.652.000.000 sehingga memerlukan tambahan dana remunerasi mencapai Rp 267.059.900.

Selengkapnya hasil realokasi/optimasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Remunerasi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas

Seperti diketahui terdapat 2 model pembahasan anggaran tunjangan kinerja dengan DPR:

  1. Realokasi atau optimalisasi anggaran dilakukan DPR dalam hal ini Komisi terkait denagn mitra kerjanya.
  2. Jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Dengan demikian kekurangan anggaran bagi K/L mitra Komisi V akan dilanjutkan pembahasannya antara Kemenkeu dan Banggar DPR yang akhirnya akan disahkan dalam Rapar Paripurna DPR.

Begitu pula kementerian lembaga lain yang tahun ini direncanakan menerima tunjangan kinerja, pembahasannya sama seperti di atas.

Saturday, 24 August 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


cpnsbersih.blogspot.com – Informasi CPNS 2013

Posted: 23 Aug 2013 05:39 PM PDT

cpnsbersih.blogspot.com, Blog informasi khusus seputar penerimaan CPNS 2013 dengan penyajian lebih mendalam dan informatif.

Adanya minat yang luar biasa dari rekan-rekan untuk mengikuti proses Penerimaan CPNS dan harapan besar dari masyarakat akan proses Rekrutmen CPNS yang bersih dan bebas biaya menjadi salah satu yang melatarbelakangi pembuatan blog ini.

Sementara setagu.net akan tetap fokus membahas topik remunerasi PNS beserta kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan PNS.

Post pertama:

Tuesday, 20 August 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Tahapan Pelaksanaan Tes CPNS 2013

Posted: 19 Aug 2013 06:14 PM PDT

Kementerian PAN-RB telah merilis jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jalur umum. Pengumuman dan pendaftaran penerimaan CPNS jalur umum akan dilaksanakan pada 1-20 September 2013.

Penetapan persetujuan rincian formasi instansi dijadwalkan pada tanggal 20-30 Agustus 2013. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan dilakukan pada tanggal berbeda untuk peserta pelamar umum, Tenaga Honorer Kategori II dan Kedinasan.

Bagi pelamar umum yang mengunakan sistem komputer atau Computer Assested Test (CAT) akan dilaksanakan pada 29 September 2013, bagi pelamar umum dan Tenaga Honorer Kategori II yang menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK)ujian akan dilaksanakan pada tanggal 3 November, sedangkan untuk CPNS yang berasal dari jalur sekolah kedinasan akan dilaksanakan pada antara September – Oktober 2013.

Jadi bagi pelamar umum ada 2 model ujian CPNS yaitu menggunakan Computer Assested Test (CAT) dan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Hal ini dilakukan karena keterbatasan infrastruktur CAT.

Pengolahan hasil TKD dan TKB dijadwalkan pada tanggal 3-4 November dan 27 November – 13 Desember 2013. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi CPNS diperkirakan pada minggu IV November sampai minggu III Desember. Tahap terakhir pemberkasan dan penatapan NIP dilaksanakan mulai minggu II Desember.

Reformasi Pengadaan CPNS 2013

Untuk memperoleh PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan, Pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sistem pengadaan CPNS 2013 yang lebih transparan, obyektif, kompetitif, bebas KKN dan tidak dipungut biaya.

Sebagai gambaran berikut ini kebijakan dan reformasi untuk mewujudkan sistem pengadaan dan Penerimaan CPNS 2013 yang bersih dan berbasis kompetensi:

1. Formasi

No CPNS 2013 Sebelumnya
1 Usulan formasi wajib berdasarkan hasil : Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat
a. Analisis jabatan
b. Analisis beban kerja
c. Redistribusi PNS
d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun
2 Penetapan formasi berbasis jabatan Penetapan formasi berbasis pangkat/ Golongan ruang :
a. Nama jabatan a. Gol/ruang
b. Kualifikasi pendidikan b. Jumlah alokasi
c. Gol/ruang
d. Jumlah alokasi
e. Unit kerja penempatan

2. Penyusunan Soal CPNS

No CPNS 2013 Sebelumnya
1 Soal disusun oleh Tim Ahli/konsorsium Pemerintah menetapkan kisi kisi
2 Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN
3 Dilakukan Uji validitas Soal
4 Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama

Dengan sistem penyusunan soal tes CPNS 2013 di atas kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin sehingga keluaran PNS mempunyai standar kualitas yang sama.

3. Materi Soal CPNS 2013

No CPNS 2013 Sebelumnya
1 Tes Kompetensi Dasar, terdiri dari : Tes Kompetensi terdiri dari:
- Tes Wawasan Kebangsaan - Tes Pengetahuan Umum
- Tes Intelegensia Umum - Tes Bakat Skolastik
- Tes Karakteristik Pribadi - Tes Skala Kematangan
2 Tes Kompetensi Bidang Tes Psikologi
- Tes Tertulis
- Wawancara
- Tes Psikologi Lanjutan
- Praktek (performance tes)
3 Peserta wajib lulus kompetensi dasar (Passing Grade)

4. Pengolahan Hasil Ujian CPNS

No CPNS 2013 Sebelumnya
1 Dilakukan oleh Konsorsium/Tim Ahli Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN
2 Bersifat terbuka Bersifat tertutup
3 Nilai dapat diketahui oleh peserta Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta
4 Menggunakan passing grade tertentu Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK
5 Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK Kelulusan berdasar Rangking
6 Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium Penetapan kelulusan oleh PPK

Kelemahan pengolahan hasil ujian pada periode sebelumnya adalah PPK bisa mengubah sebagian hasil ujian yang sudah ditetapkan PTN.

5. Pengawasan dan Pengamanan 

1 Pengawasan Internal Pemerintah Pengawasan internal instansi (inspektorat)
- Pengawas internal instansi
- BPKP
- BIN
- KPK (Deputi Pencegahan)
- POLRI (Bareskrim)
-BPPT
-Lemsaneg
- Kemen.PAN-RB (DeputiWaskun)
- BKN (Deputi Dalpeg)
2 Pengawasan Ekternal oleh Konsorsium LSM BKN Deputi Dalpeg

Bagi rekan-rekan yang mau mengikuti proses CPNS 2013 persiapkan diri dengan baik, percayakan pada kemampuan Anda !

Monday, 19 August 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Tunjangan Beras 2013 Naik Menjadi Rp 6.976/Kg

Posted: 16 Aug 2013 12:17 AM PDT

Mengikuti kenaikan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah kepada Perum Bulog yang ditetapkan sebesar Rp 7.751, pemerintah kembali menaikkan Tunjangan Beras kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

Pemberian tunjangan beras ditetapkan sebesar Rp 6.976 per kilogram. Kenaikan tunjangan beras ini diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per 33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang.

Dengan kenaikan ini jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi 10 x Rp 6.976 : Rp 69.760 atau secara persentase meningkat 3,3%. Berarti jumlah tunjangan beras maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 209.000/bulan.

Tunjangan Beras 2010 – 2013

Kenaikan tunjangan beras berlaku surut (rapel) per tanggal 1 Januari 2013. Seperti biasa penggunaan tarif baru dan pembayaran kekurangan tunjangan bisa dilakukan setelah ada update aplikasi GPP paling baru.

 

Saturday, 17 August 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014

Posted: 16 Aug 2013 05:53 PM PDT

Tanggal 16 Agustus 2013 kemarin Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato kenegaraan untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2014 di depan DPR. Salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan tersebut hari ini adalah adanya kenaikan belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2014 direncanakan sebesar sebesar Rp276,7 triliun atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan APBNP Tahun 2013.

Pemerintah akan menyesuaikan gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen. Seperti tahun kenaikan gaji pada tahun 2012 kenaikan gaji PNS dan pensiunan menyesuaikan besaran inflasi, artinya kebijakan ini hanya untuk mempertahankan daya beli PNS agar tidak tergerus inflasi. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan dibayarkan pada pertengahan tahun anggaran.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan disamaratakan, tahun 2014 persentase untuk pensiunan lebih kecil (4%) dibandingkan dengan kenaikan gaji untuk PNS (6%). Perbedaan ini dapat dimengerti jika dilihat dari perspektif produktifitas kerja. Karena kenaikan dana pensiun tidak diikuti dengan produktivitas kerja, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS yang masih aktif.

Anggaran Remunerasi

Dalam kesempatan yang sama Presiden SBY menjelaskan kenaikan belanja pegawai juga karena adanya pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014. Tahun 2014 pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara secara menyeluruh.

Terdapat 5 (lima) langkah langkah yang digariskan pemerintah salah satunya adalah memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia. Tentu semua itu juga harus didukung dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Sejalan dengan diterapkannya reformasi birokrasi dalam 5 tahun terakhir (2009 – 2013) anggaran remunerasi  mengalami kenaikan rata-rata sebesar 48,8% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan gaji dan tunjangan pokok yang hanya menunjukkan angka 10,7%. Perlu dicatat bahwa kenaikan anggaran remunerasi lebih disebabkan karena bertambahnya pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga bukan karena kenaikan nominal per grade jabatan. Dalam komponen belanja pegawai Anggaran remunerasi masuk dalam honorarium dan vakasi (lihat tabel).

Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2009 – 2013

Jika benar yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan bahwa belanja pegawai menjadi Rp276,7 T, seharusnya persentase kenaikan hanya sebesar 15,2% bukan 18,8% seperti yang diberitakan. Data Nota Keuangan RAPBNP 2013 Belanja Pegawai menunjukkan angka Rp240,1 T atau pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp36,6 T.

Dengan persentase kenaikan gaji pokok dan pensiunan sebesar 6% dan 4%, berarti kenaikan terbesar belanja pegawai digunakan untuk belanja vakasi dan honorarium dimana anggaran remunerasi masuk di dalamnya.Dengan asumsi yang sama seperti tahun 2013 diperkirakan anggaran remunerasi menjadi sekitar Rp62 T.

Yang pasti kenaikan tersebut karena bertambahnya Kementerian Lembaga yang menerima remunerasi. Patut ditunggu apakah ada kebijakan dari Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tunjangan bagi Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan reformasi birokrasi atau ada kenaikan bagi K/L seperti TNI Polri sehingga setidaknya sama dengan kementerian/lembaga yang lain.

Monday, 15 July 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Take Home Pay PNS

Posted: 14 Jul 2013 09:13 PM PDT

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Gaji Pokok base

Berikut simulasi penghitungan Take Home Pay PNS berserta penjelasannya. Contoh yang digunakan adalah PNS golongan IIc yang tidak menjabat (fungsional umum), PNS Gol IIIc fungsional dan PNS gol IVc eselon II berdasarkan daftar gaji dari aplikasi Gaji bulanan. 

Uraian II/C III/C IV/C
Masa Kerja 2 Tahun 10 Tahun 26 Tahun
Status Bujang M/2 M/2
- Gaji Pokok 1.951.100 2.773.600 4.067.100
- Tunjangan Istri/Suami 277.360 406.710
- Tunjangan Anak 110.944 162.684
Keluarga 1.951.100 3.161.904 4.636.494
 Ditambah:
- Tunjangan Umum 180.000
- Tamb. Tunj Umum
- Tunj. Papua
- Tunj. Wil. Terpencil
- Tunj. Struktural 3.250.000
- Tunj. Fungsional 660.000
- Tunj. Fungsional Lain
- Pembulatan
- Tunjangan Beras 67.500 270.000 270.000
- Tunjangan Pajak 68.532 34.266 85.665
- Pembulatan 10 86 55
 Jumlah Kotor 2.267.142 4.126.256 8.242.214
 Potongan:
- Potongan Beras
-  IWP (Iuran Wajib Pegawai) 195.110 316.190 463.649
- PPh 68.532 34.266 85.665
- Sewa Rumah
- Taperum
- Tunggakan
- Utang Lebih
Pot. Lain
Jumlah Potongan 263.642 350.456 549.314
Jumlah Bersih 2.003.500 3.775.800 7.692.900

Kerangan :

- Tunjangan Istri/Suami  10 % x Gaji Pokok
- Tunjangan Anak  Jumlah tanggungani x 2% x GP
- Tunjangan Umum  PNS tidak menjabat mendapat tunjangan umum sesuai Golongan
- Tunj. Papua  Lokasi kerja di Papua
- Tunj. Wil. Terpencil  Sesuai dengan lokasi wilayah terpencil yang telah ditetapkan
- Tunj. Struktural  Eselon IIA
- Tunj. Fungsional  Jabatan fungsional muda
- Tunjangan Beras  10 Kg x Tanggungan x Rp 6750
- Tunjangan Pajak  Sama dengan potongan PPh
-  IWP (Iuran Wajib Pegawai)  10 % x Gaji Keluarga  terdiri dari : 4,75% untuk iuran program pensiun, 3,25% untuk iuran tabungan hari tua, dan 2%  untuk iuran asuransi kesehatan.
- PPh  Berdasarkan PTKP

Jumlah yang diterima pada tabel diatas sama untuk semua PNS baik instansi pusat maupun inastansi daerah.

Pendapatan Variabel

Seperti yang sudah disebutkan unsur yang membedakan pendapatan PNS adalah adanya unsur variabel seperti tunjangan kinerja, uang makan, perjalanan dinas dan honorarium. Khusus guru bersertifikasi atau dosen ada tambahan tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok.

Perbedaan antara instansi pusat dan daerah adalah sumber anggaran dan pedoman peraturannya. Instansi pusat berasal dari APBN yang dialokasikan pada DIPA K/L sedangkan daerah dari APBD yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi aturan, instansi pusat berpedoman pada Perpre dan SBU sedangkan instansi daerah ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Berikut ini lanjutan simulasi dengan tambahan pendapatan variabel:

Lanjutan:
Pendapatan base Gaji Pokok 2.003.500 3.775.800 7.692.900
Tambahan:
Tunjangan Kinerja 1.727.000 2.535.000 10.315.000
Uang Makan 550.000 564.300 542.300
Uang Lembur 195.000 247.500 255.000
Perjalanan Dinas 300.000 1.250.000
Honorarium 300.000 1.500.000
Jumlah 2.472.000 3.946.800 13.862.300
Take Home Pay (THP) 4.475.500 7.722.600 21.555.200
THP tanpa Tunkin 2.748.500 5.187.600 11.240.200

Keterangan:

Uang Makan  Indeks perhari dikurangi pajak
Uang Lembur  Indeks per jam dikurangi pajak
Perjalanan Dinas  Tergantung Eselon dan jenis Jabatan
Honorarium  Tergantung kegiatan

1. Tunjangan Kinerja

Tidak semua PNS menerima tunjangan kinerja, instansi pusat yang belum menerima tunjangan kinerja masih harus menunggu proses penilaian reformasi birokrasi. Besaran tunjangan kinerja bagi K/L berbeda-beda, namun pada batch 2012 besaran per grade jabatan hampir seragam dengan jumlah terkecil sebesar Rp 1.563.000. Sampai saat ini berdasarkan rata-rata, besaran per grade jabatan Polri masih yang paling kecil. Kemenkeu dan BPK menerima tunjangan kinerja lebih besar dari pada K/L yang lain.

Sedangkan instansi daerah besaran tunjangan kinerja bervariasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Bagi daerah seperti DKI jakarta, Pemprov Kaltim atau Pemkot Tangerang tunjangan kinerja yang diterima lebih besar dari rata-rata K/L. Namun faktanya sebagian besar Pemda dalam memberikan tambahan tunjangan belum sebesar daerah-daerah tersebut karena terbatasnya sumber PAD.

Contoh di atas menggunakan tunjangan kinerja batch 2012 pada 20 Kementerian/Lembaga yang besarannya sama per grade-nya.

2. Uang Makan

Ada keseragaman untuk instansi pusat dalam hal pemberian uang makan yang diatur dalam Standar Biaya Umum dari Kemenkeu. Sebaliknya uang makan PNS daerah masuk dalam tambahan tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung (sekali lagi) kemampuan daerah.

3. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas tergantung pada 2 faktor utama yaitu posisi Jabatan dan jenis pekerjaan. Pejabat eselon dipastikan lebih banyak melakukan perjalanan dinas dibanding kan non eselon. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi kuantitas jaldis, misalnya Auditor dengan pekerjaan yang menuntut ke lapangan tentunya lebih sering melakukan dinas luar dibandingkan pranata komputer. Pemegang jabatan fungsional biasanya melakukan perjalanan dinas berkaitan dengan pelatihan atau bimbingan teknis.

Komponen perjalanan yang menjadi hak PNS adalah uang harian yang besarannya bervariasi untuk masing-masing provinsi, sebagai contoh dalam SBU kegiatan di Jakarta jumlah uang harian mencapai Rp 530.000. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.

Jika kegiatan bersifat fullboard uang harian berbeda karena sudah memperhitungkan uang makan. Bagi pejabat eselon I dan II ada tambahan uang represantasi per hari masing-masing Rp.190.000 dan Rp130.000.

Komponen lainnya seperti biaya transportasi dan akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost, artinya harus dilampirkan bukti perjalanan seperti tiket trnasportasi maupun hotel. Instansi pusat telah menerapkan model at cost sejak tahun 2008, pemerintah daerah baru tahun ini berganti dari model lumpsum menjadi at cost, tepatnya sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 16 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 37/2012 tentang pedoman penyusunan APBD 2013.

Besaran indeks perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang angka-angkanya mengacu pada SBU.

4. Honorarium PNS

Honor dapat diperoleh PNS jika menjadi panitia suatu kegiatan, pejabat/panitia pengadaan, pengelola anggaran, menjadi narasumber dan lainnya.

Contoh sederhana, Satker akan mengadakan suatu kegiatan sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan. Karena kegiatan ini ditetapkan dengan surat keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maka tim pelaksana kegiatan mendapatkan honor antara Rp 300.000 s/d 500.000 sesuai jabatan. Jika kegiatan lebih dari satu tentunya honor yang diterima lebih besar lagi. Terdapat juga honor yang diberikan rutin perbulan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan anggaran seperti honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengelola PNBP dan sebagainya. Dalam PMK 37 /PMK.02/2012 tentang SBU 2013 terdapat 22 item atau kegiatan yang bisa diberikan honor berdasar kedudukan dalam kegiatan tersebut.

Seiring berjalannya reformasi birokrasi di berbagai K/L, jumlah kegiatan yang mendapatkan honor sangat dibatasi. Hanya kegiatan dengan kualifikasi tertentu saja yang masih memperbolehkan pemberian honor.

Namun bagi Pemda dengan PAD yang tinggi meskipun sudah ada tunjangan tambahan pemberian honor tidak berkurang sebagai contoh Pemprov Kaltim dengan berbagai tunjangan masih banyak honor yang diterima untuk berbagai kegiatan.

Kesimpulan

1. Adanya tunjangan kinerja meununjukkan pendapatan PNS non eselon rata-rata 57% lebih tinggi dibandingkan dengan PNS dengan golongan dan jabatan yang sama di instansi yang belum menerima Tunjangan Kinerja.

2. Perjalanan dinas dan honorarium bagi instansi yang belum menerima tunjangan kinerja merupakan elemen pendapatan yang signifikan bagi PNS khususnya yang ber eselon tinggi.

NB. Posting selanjutnya akan membahas tentang Take Home Pay Polri dan Kepala Daerah

Wednesday, 10 July 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Kapan?

Posted: 09 Jul 2013 09:21 AM PDT

Seperti sudah menjadi siklus, setelah efek gaji 13 mereda dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal kelanjutan proses tunjangan kinerja terutama pada 23 K/L yang sedianya direalisasikan tahun ini.

Untuk kesekian kalinya simak dulu proses persetujuan tunjangan kinerja:

  1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
  2. Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja
  3. Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Kata kuncinya disini adalah persetujuan DPR, jadi selama belum ada kata sepakat dari DPR Perpres belum akan ditandatangani meski draft sudah dibuat (Draft perpres dipersiapkan Team RBN). Pembahasan dengan DPR bersifat terbuka sehingga publik bebas untuk mengikutinya.

Soal TMT juga baru akan jelas diketahui pada saat pembahasan dengan DPR tersebut, setagu.net tidak mempunyai informasi mengenai TMT ini dan pastinya rekan-rekan lebih paham tentang info yang menyangkut remunerasi di instansinya masing-masing.

Lalu kapan pembahasan dengan DPR dimulai? Tergantung kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Tahun lalu persetujuan DPR untuk 20 K/L dilakukan pada bulan September, tepatnya tanggal 4 Sept 2012. Perpres ditandatangani presiden tanggal 17 November 2012, jadi ada jeda waktu 2 bulan lebih semenjak persetujuan DPR.

Tolong baca post/artikel dibawah ini:
1. Penentuan Job Grade Tunjangan Kinerja
2. Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012

untuk lebih memahami alur persetujuan tunjangan kinerja dan terutama coba simak komentar-komentar dari pembaca maupun dari admin. Karena banyak sekali pertanyaan yang sama sudah terjawab disitu, mulai dari grading jabatan, penganggaran, pembahasan DPR, terbitnya Perpres sampai pencairan tunjangan kinerja. Termasuk komentar yang mewakili situasi saat itu, yang akan rekan-rekan alami nanti.

Selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi yang menjalankan
Mohon maaf lahir dan bathin

setagu