Wednesday, 12 June 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Posted: 11 Jun 2013 11:55 AM PDT

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu : 

Kemen PU, Kemen LH, Kemenhub, Kemendikbud, KemenParekk, Kemenpora, Kemen KP, LAPAN, Bapeten, Kemdag, Kemhut, Wantannas, Kemlu, Kemenkes, Kemkertrans dan Kemendagri.

Tahun 2012

Tahun 2012 hampir semua K/L sudah mengajukan usulan reformasi birokrasi tepatnya ada tambahan 22 K/L yang diproses bersama 16 K/L awal. Ke-22 K/L tersebut adalah:

Kemenag, KemenSDM, BSN, Badan Informasi Geospasial, Kemensos, Basarnas, Setjen Ombudsman, Setjen DPD, Setjen KY, BNPB, BPN, Kemenkominfo, BMKG, Bakorkamla, BNP2TKI, Kemen PDT, Perpusnas, BIN, Setjen DPR, Kemenkop UKM, Setjen MPR, dan Setjen Komnas Ham

Selama tahun 2012 Kemenpan melakukan penilaian terhadap semua usulan reformasi birokrasi berdasarkan syarat dan parameter yang sudah ditentukan. Terhadap usulan RB yang sudah lengkap, periode pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan bulan Agustus – Oktober 2012.

Hasil penilaian kemudian diajukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), berikut hasilnya :

Daftar 23 K/L Lolos Passing Grade diusulkan menerima Tunjangan Kinerja tahun 2013 :

No K/L
1 Kementerian Perdagangan
2 Kementerian Kesehatan
3 Kementerian Pekerjaan Umum
4 Kementerian Luar Negeri
5 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9 BNP2TKI
10 Kementerian Kehutanan
11 Kementerian Dalam Negeri
12 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
14 Kementerian Kelautan dan Perikanan
15 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
17 Badan Intelijen Negara
18 Perpustakaan Nasional
19 Kementerian Lingkungan Hidup
20 Badan Koordinasi Keamanan Laut
21 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
22 Kementerian Perhubungan
23 Kementerian PDT

Daftar 10 K/L Lolos Passing Grade Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja tahun 2014 :

No K/L
1 Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
2 Badan Standarisasi Nasional
3 Badan Informasi Geospasial
4 Kementerian Sosial
5 Badan SAR Nasional
6 Setjen Ombudsman
7 Setjen DPD
8 Setjen KY
9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Daftar K/L tidak lolos Passing Grade dan harus proses ulang usulan Reformasi Birokrasi :

No K/L
1
Kementerian Agama
2
Kementerian Koperasi dan UKM
3
Kementerian Pemuda dan Olahraga
4
Setjen MPR
5
Setjen Komnas Ham

 

Daftar K/L Belum mengajukan usulan Reformasi Birokrasi :

No K/L
1
Kementerian BUMN
2
Setjen MK
3
Setjen KPU