Thursday, 28 March 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Inilah 23 K/L yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2013

Posted: 21 Mar 2013 07:33 AM PDT

Sebelumnya dalam tulisan 39 K/L Penerima Remunerasi telah dibahas 16 K/L awal yang sudah dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Dari ke-16 K/L tersebut hanya Kemenpora yang tidak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun ini. Artinya penilaian akhir Kemenpora belum memenuhi passing grade atau skor parameter yang sudah ditentukan (Kasus Hambalang menjadi faktor yang berpengaruh).

Dalam perkembangannya ada tambahan 8 K/L yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2013 ini, sehingga jumlahnya menjadi 23 K/L.

Berikut daftar 23 K/L yang diusulkan mendapatkan tunjangan kinerja pada 2013:

1. Kemenlu 13. Kemenakertrans
2. Kemendag 14. BAPETEN
3. Kemenkes 15. Kemen P U
4. Kemendikbud 16. Kemenkominfo
5. Kemnparek 17. BMKG
6. Kemenhut 18. Bakorkamla
7. Kemendagri 19. BNP2TKI
8. Wantannas 20. Kemen PDT
9. LAPAN 21. Perpusnas
10. Kemen K P 22. BIN
11. Kemen L H 23. Setjen DPR
12. Kemenhub

Sumber

Bedakan antara usulan tunjangan kinerja dan proses reformasi birokrasi, pengusulan tunjangan kinerja berarti tahapan proses reformasi birokrasi sudah melalui verifikasi lapangan.

Mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kepastian pemberian tunjangan kinerja pada 23 K/L tersebut akan diketahui pada pertengahan atau akhir tahun.

Kita refresh lagi mekanisme penetapan tunjangan kinerja (ini berlaku bagi K/L hasil score
verifikasi lapangan-nya disetujui untuk diberikan tunkin):

  1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
  2. Kementerian Keuangan membuat simulasi besaran tunjangan kinerja pada masing-masing jabatan dan dampak anggarannya, dan menyampaikan kepada Ketua KPRBN untuk dibahas dalam rapat KPRBN. KPRBN menetapkan besaran tunjangan kinerja
  3. Kementerian Keuangan menyampaikan surat kepada:
    a. DPR-RI mengenai penganggarannya;
    b. Menteri Negara PAN dan RB/Ketua TRBN mengenai besaran tunjangan kinerja masing-masing grade untuk diproses Perpresnya.
  4. DPR RI melakukan pembahasan alokasi anggaran: Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun bila diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Related posts:

  1. 139 Instansi Diusulkan Menerima Remunerasi 2013 Untuk 22 kementerian/lembaga yang diusulkan tahun ini bakal menerima remunerasi...
  2. 39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013 Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010...
  3. Penentuan Job Grade Tunjangan Kinerja Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi...

Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional

Posted: 16 Mar 2013 11:25 PM PDT

Konsep PNS yang ideal adalah menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. PNS harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kebijakan yang krusial untuk mendukung PNS berbasis kinerja salah satunya dengan penguatan jabatan fungsional.

Dalam RUU ASN jabatan Struktural khususnya eselon III dan IV akan dihapus dan digantikan dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Kondisi saat ini jabatan struktural lebih dipilih para PNS daripada jabatan fungsional, salah satu alasannya karena tunjangannya yang lebih besar.

Sejalan dengan penguatan jabatan fungsional pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dimulai dengan mengeluarkan Perpres No 100 Tahun 2012 tentang tunjangan fungsional Peneliti dengan menaikkan tunjangan rata-rata sebesar hampir 200%, bahkan untuk Peneliti Utama tunjangannya mencapai Rp 5.200.000 dari semula Rp 1.400.000 (lihat Tabel).

Jenjang Jabatan  Perpres 100/2012  Perpres 30/2007 Kenaikan
Utama 5.200.000 1.400.000 271%
Madya 3.000.000 1.200.000 150%
Muda 1.750.000 750.000 133%
Pertama 1.100.000 325.000 238%

Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY juga sudah menandatangani beberapa Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan.

Selain itu terdapat Perpres tentang pemberian tunjangan pada jabatan fungsional yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional (hanya diberikan tunjangan umum sesuai golongan) yaitu pada jabatan fungsional Penata Ruang, Penata Laboratorium Pendidikan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Selama ini tunjangan untuk Jabatan fungsional tersebut dipersamakan dengan tunjangan Umum sebesar Rp 175.000 – Rp 190.000, sehingga kalau dipersentasekan mengalami kenaikan lebih dari 400%.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah yang memberikan kenaikan tunjangan jabatan fungsional, dan yakinlah untuk jabatan fungsional yang lain akan diberikan kebijakan yang sama.

Berikut besaran tunjangan jabatan fungsional serta persentase kenaikannya:

1. Penyuluh Pertanian
 Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007  Kenaikan
 Utama 1.500.000 600.000 150%
 Madya 1.260.000 550.000 129%
 Muda 960.000 400.000 140%
 Pertama 540.000 270.000 100%
 Penyelia 780.000 300.000 160%
 Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
 Pelaksana 360.000 240.000 50%
 Pelaksana Pemula 300.000 - -
2. Pengendali Organisme
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.140.000 600.000 90%
Muda 870.000 400.000 118%
Pertama 510.000 270.000 89%
Penyelia 660.000 300.000 120%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
3. Pengawas Benih Tanaman
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
4. Pengawas Bibit Ternak
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
5. Medik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Utama 1.560.000 950.000 64%
Madya 1.350.000 660.000 105%
Muda 1.080.000 400.000 170%
Pertama 540.000 300.000 80%
6. Paramedik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Penyelia 810.000 300.000 170%
Pelaksana Lanjutan 480.000 265.000 81%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
7. Pengawas Mutu Pakan
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
8. Analis Kepegawaian
Jenjang Jabatan  Perpres 17/2013  Perpres 45/2007 Kenaikan
Madya 1.080.000 500.000 116%
Muda 840.000 375.000 124%
Pertama 480.000 275.000 75%
Penyelia 600.000 350.000 71%
Pelaksana Lanjutan 420.000 265.000 58%
Pelaksana Pemula 330.000 240.000 38%
9. Polisi Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 18/2013  Perpres 49/2007 Kenaikan
Madya 1.380.000  -  -
Muda 1.140.000  -  -
Pertama 540.000  -  -
Penyelia 840.000 550.000 53%
Pelaksana Lanjutan 510.000 300.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
10. Penyuluh Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 19/2013  Perpres 33/2007 Kenaikan
Madya 1.260.000 550.000 129%
Muda 960.000 400.000 140%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 780.000 300.000 160%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
11. Penata Ruang
Jenjang Jabatan Perpres 20/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
12. Penata Laboratorium Pendidikan
Jenjang Jabatan Perpres 21/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
Penyelia 780.000
Pelaksana Lanjutan 450.000
Pelaksana 360.000
13. Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jenjang Jabatan Perpres 22/2013
Madya 1.320.000
Muda 1.020.000
Pertama 540.000

Related posts:

  1. 101 Jabatan Fungsional yang Memperoleh Tunjangan Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang...
  2. 114 Jabatan Fungsional PNS Rencananya secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon...
  3. Perpanjangan Pensiun PNS Untuk Jabatan Tertentu Sesuai PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri...

Monday, 25 March 2013

IM3 Gratis SMS Semua Operator | Cara Daftar


IM3 Gratis SMS Semua Operator | Cara Daftar - Makin banyaknya pilihan media komunikasi saat ini menyebabkan pengguna layanan komunikasi memutar otak untuk mendapatkan akses komunikasi yang dianggap memberikan keuntungan paling banyak, dimana mudah, praktis, dan murah merupakan poin utamanya. Indosat IM3 sebagai salah satu provider terbesar di Indonesia tak ketinggalan untuk menyuguhkan layanan

Saturday, 23 March 2013

Tips Cara Mewarnai Rambut


Tips Cara Mewarnai Rambut - Penampilan biasanya menjadi hal pertama yang dinilai dari seseorang. Saat ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan penampilan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Salah satu bagian tubuh yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang penampilan adalah rambut. Banyak teknologi perawatan rambut yang memungkinkan untuk merubah bentuk, warna, maupun potongan

Thursday, 21 March 2013

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli



Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli - Update postingan Solo Ngeblog kali ini, dalam kesempatan kali ini akan diberikan kepada anda mengenai definisi Demokrasi baik secara harfiah maupun menurut para ahli. Istilah Demokrasi sering digunakan dalam pelajaran terlebih di Ilmu Sosial, mungkin banyak yang sudah mengetahui apa itu Demokrasi, tetapi banyak juga yang belum paham, walaupun

Friday, 15 March 2013

Fungsi Pers | Pengertian Lengkap Press



Fungsi Pers | Pengertian Lengkap Press - Update informasi Solo Ngeblog kali ini, dalam kesempatan kali ini akan diberikan infromasi seputar jurnalistik kepada anda mengenai Pers, apa itu pers, fungsi dari Pers itu sendiri dan lengkap dengan sejarahnya. Pers kerap di identikkan dengan wartawan, tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja, kegiatan dilakukan oleh media termasuk didalamnya adalah