Monday, 24 June 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


PP 48 Tahun 2013 – Gaji 13 Bisa Dibayarkan Juni

Posted: 23 Jun 2013 10:32 PM PDT

Hampir berbarengan dengan kenaikan BBM, pemerintah tanggal 20 Juni 2013 menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam TA 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Dengan dikeluarkannya PP ini berarti pembayaran gaji 13 sudah dapat dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis atau Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan (khusus untuk K/L pusat).

Poin penting dalam PP No. 48 Tahun 2013 :

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013.
  2. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dapat dibayarkan mulai bulan Juni 2013.
  3. Tunjangan yang tidak dibayarkan atau tidak termasuk dalam penghasilan adalah tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, tunjangan khusus Guru dan Dosen, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan kehormatan, tunjangan Papua, tunjangan khusus pulau kecil terluar / perbatasan, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang bersumber dari PNBP.

Unduh PP No 48 Tahun 2013 – Gaji 13 PNS

 

Thursday, 13 June 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012

Posted: 11 Jun 2013 10:37 AM PDT

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Persyaratan.

Namun nampaknya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target 100 % WTP tersebut, pasalnya berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang merupakan gabungan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), pencapaian WTP baru 74% (lihat tabel)

Opini BPK 2013

Dari 93 entitas yang sudah diperiksa 69 sudah mendapatkan opini WTP. Meskipun jumlah Opini WTP naik dari tahun 2011 yang semula 67 entitas, namun secara persentase mengalami penurunan sebanyak 3%, sebelumnya 77%.

Persentase Opini BPK

Hasil pemeriksaan BPK untuk LKPP Tahun 2012 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun 2011. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut:

  1. Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja;
  2. Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial,
  3. Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya; dan
  4. Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai .

BPK melaporkan 12 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam LHP SPI LKPP Tahun 2012 dan lima temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2012

Berikut Rincian dari opini atas LKKL dan LKBUN :

1. Opini WTP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP
2 2 Dewan Perwakilan Rakyat WTP
3 4 Badan Pemeriksa Keuangan WTP
4 5 Mahkamah Agung WTP
5 7 Sekretariat Negara WTP
6 11 Kementerian Luar Negeri WTP
7 15 Kementerian Keuangan WTP
8 19 Kementerian Perindustrian WTP
9 20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WTP
10 34 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan WTP
11 35 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP
12 36 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat WTP
13 41 Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP
14 42 Kementerian Riset dan Teknologi WTP
15 47 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak WTP
16 50 Badan Intelijen Negara WTP
17 51 Lembaga Sandi Negara WTP
18 52 Dewan Ketahanan Nasional WTP
19 54 Badan Pusat Statistik WTP
20 55 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional WTP
21 57 Perpustakaan Nasional WTP
22 64 Lembaga Ketahanan Nasional WTP
23 65 Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP
24 66 Badan Narkotika Nasional WTP
25 68 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WTP
26 74 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP
27 75 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP
28 77 Mahkamah Konstitusi WTP
29 78 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP
30 80 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP
31 84 Badan Standarisasi Nasional WTP
32 86 Lembaga Administrasi Negara WTP
33 87 Arsip Nasional Republik Indonesia WTP
34 88 Badan Kepegawaian Negara WTP
35 89 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP
36 90 Kementerian Perdagangan WTP
37 93 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP
38 95 Dewan Perwakilan Daerah WTP
39 100 Komisi Yudisial WTP
40 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana WTP
41 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia WTP
42 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP
43 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP
44 107 Badan SAR Nasional WTP
45 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP
46 110 Ombudsman RI WTP
47 114 Sekretariat Kabinet WTP
48 999 .04 Penerusan Pinjaman WTP
49 999 .05 Transfer ke Daerah WTP
50 999 .08 Belanja Lain-lain WTP
51 6 Kejaksaan Agung WTP-DPP
52 10 Kementerian Dalam Negeri WTP-DPP
53 12 Kementerian Pertahanan WTP-DPP
54 13 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP-DPP
55 24 Kementerian Kesehatan WTP-DPP
56 25 Kementerian Agama WTP-DPP
57 27 Kementerian Sosial WTP-DPP
58 29 Kementerian Kehutanan WTP-DPP
59 32 Kementerian Kelautan dan Perikanan WTP-DPP
60 33 Kementerian Pekerjaan Umum WTP-DPP
61 43 Kementerian Lingkungan Hidup WTP-DPP
62 44 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah WTP-DPP
63 56 Badan Pertanahan Nasional WTP-DPP
64 60 Kepolisian Negara RI WTP-DPP
65 67 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WTP-DPP
66 999.01 Pengelolaan Utang WTP-DPP
67 999.02 Pengelolaan Hibah WTP-DPP
68 999.03 Investasi Pemerintah WTP-DPP
69 999.07 Belanja Subsidi WTP-DPP

2. Opini WDP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 18 Kementerian Pertanian WDP
2 22 Kementerian Perhubungan WDP
3 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP
4 26 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP
5 40 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif WDP
6 48 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi WDP
7 59 Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP
8 76 Komisi Pemilihan Umum WDP
9 79 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WDP
10 81 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WDP
11 82 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WDP
12 83 Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) WDP
13 85 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP
14 91 Kementerian Perumahan Rakyat WDP
15 92 Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP
16 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu WDP
17 111 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan WDP
18 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP
19 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP
20 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP
21 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP
22 Bendahara Umum Negara WDP

 

3. Opini TMP

No BA Kementerian / Lembaga Negara Opini
1 63 Badan Pengawasan Obat dan Makanan TMP
2 118 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TMP

4. Beum selesai diperiksa : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Wednesday, 12 June 2013

Remunerasi PNS

Remunerasi PNS


Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Posted: 11 Jun 2013 11:55 AM PDT

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu : 

Kemen PU, Kemen LH, Kemenhub, Kemendikbud, KemenParekk, Kemenpora, Kemen KP, LAPAN, Bapeten, Kemdag, Kemhut, Wantannas, Kemlu, Kemenkes, Kemkertrans dan Kemendagri.

Tahun 2012

Tahun 2012 hampir semua K/L sudah mengajukan usulan reformasi birokrasi tepatnya ada tambahan 22 K/L yang diproses bersama 16 K/L awal. Ke-22 K/L tersebut adalah:

Kemenag, KemenSDM, BSN, Badan Informasi Geospasial, Kemensos, Basarnas, Setjen Ombudsman, Setjen DPD, Setjen KY, BNPB, BPN, Kemenkominfo, BMKG, Bakorkamla, BNP2TKI, Kemen PDT, Perpusnas, BIN, Setjen DPR, Kemenkop UKM, Setjen MPR, dan Setjen Komnas Ham

Selama tahun 2012 Kemenpan melakukan penilaian terhadap semua usulan reformasi birokrasi berdasarkan syarat dan parameter yang sudah ditentukan. Terhadap usulan RB yang sudah lengkap, periode pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan bulan Agustus – Oktober 2012.

Hasil penilaian kemudian diajukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), berikut hasilnya :

Daftar 23 K/L Lolos Passing Grade diusulkan menerima Tunjangan Kinerja tahun 2013 :

No K/L
1 Kementerian Perdagangan
2 Kementerian Kesehatan
3 Kementerian Pekerjaan Umum
4 Kementerian Luar Negeri
5 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9 BNP2TKI
10 Kementerian Kehutanan
11 Kementerian Dalam Negeri
12 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
14 Kementerian Kelautan dan Perikanan
15 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
17 Badan Intelijen Negara
18 Perpustakaan Nasional
19 Kementerian Lingkungan Hidup
20 Badan Koordinasi Keamanan Laut
21 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
22 Kementerian Perhubungan
23 Kementerian PDT

Daftar 10 K/L Lolos Passing Grade Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja tahun 2014 :

No K/L
1 Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
2 Badan Standarisasi Nasional
3 Badan Informasi Geospasial
4 Kementerian Sosial
5 Badan SAR Nasional
6 Setjen Ombudsman
7 Setjen DPD
8 Setjen KY
9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Daftar K/L tidak lolos Passing Grade dan harus proses ulang usulan Reformasi Birokrasi :

No K/L
1
Kementerian Agama
2
Kementerian Koperasi dan UKM
3
Kementerian Pemuda dan Olahraga
4
Setjen MPR
5
Setjen Komnas Ham

 

Daftar K/L Belum mengajukan usulan Reformasi Birokrasi :

No K/L
1
Kementerian BUMN
2
Setjen MK
3
Setjen KPU